18 Mobil Listrik Toyota Untuk Dorong Pemerintah Percepat Aturan?

0
mobil listrik
Ada 18 unit mobil yang disumbangkan Toyota kepada pemerintah Indonesia

ROCKOMOTIF, Jakarta – PT Toyota Astra Motor (TAM) dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TTMIN) baru saja menghibahkan mobil listrik dan juga hybrid kepada Pemerintah Indonesia. Penyerahan mobil-mobil ‘hijau’ ini melalui Kementrian Perindustrian dan juga enam Universitas Negeri di Indonesia.

Menurut Toyota, pemberian 18 unit mobil ramah lingkungan ini dimaksudkan untuk penelitian mengenai pengembangan industri kendaraan elektrifikasi. Tapi ternyata tidak semua mobil ini adalah mobil listrik atau hybrid.

Karena dari 18 unit kendaraan yang disediakan oleh Toyota Indonesia terdiri dari 6 unit Toyota Prius, 6 unit Toyota Prius Prime (Plug-in Hybrid). Sementara 6 unit lainnya adalah Corolla Altis yang bermesin konvensional.

Toyota mengklaim jika adanya mobil konvensional sebagai perbandingan dengan mobil hybrid dan juga listrik. Karena nanti peneliti dari tiga universitas di Indonesia, UI, ITB, UGM di tahap pertama akan menggunakan 12 unit kendaraan elektrifikasi dan 6 unit kendaraan konvensional yang disediakan oleh Toyota Indonesia.

Baca juga: Dolar Masih Rp 14 Ribu, Harga Mobil Toyota Bakal Naik?

Tujuannya untuk mempelajari aspek teknikal seperti jarak tempuh, emisi, infrastruktur, dan kenyamanan pelanggan. Metodenya melalui pelacakan data dalam penggunaan sehari-hari mobil-mobil tersebut di tiga kota besar Indonesia: Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta selama periode 3 bulan.

“Kami sangat senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami berharap studi komprehensif ini bisa membantu dalam meningkatkan kesadartahuan masyarakat terhadap teknologi kendaraan elektrifikasi serta peningkatan kesiapan sumber daya manusia terutama para engineer lokal untuk mempersiapkan era baru industri otomotif Indonesia yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan,” ujar President Director TAM Yoshihiro Nakata.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Presiden Direktur TMMIN Warih Andang Tjahjono di dalam kabin Toyota Prius

Apakah Efektif?

Meski Toyota berharap banyak dari penelitian ini, tapi seperti yang sudah terjadi sebelumnya dengan Mitsubishi tidak begitu mulus. Mitsubishi juga sudah memberikan hibah mobil listrik dan plug-in hybrid kepada pemerintah tapi hingga sekarang mobil-mobil itu masih mangkrak karena belum keluar surat-suratnya.

Akankah nasib yang sama terjadi juga dengan Toyota? Mungkin tidak, karena Toyota bekerjasama dengan banyak pihak untuk program ini termasuk juga dengan universitas.

Baca juga: Mitsubishi Siap Dengan Mobil Listrik, Donasi 10 Unit Ke Pemerintah

Selain itu, Toyota Indonesia juga membangun 6 unit stasiun pengisian level 2 (4 jam pengisian, 3.500 watt). Serta menyediakan asistensi teknik dalam kegiatan penelitian ini.

“Dalam riset ini kami memberikan dukungan berbentuk penyediaan alat berupa kendaraan, data logger, charger, dan asistensi lainnya untuk peneliti. Kami berharap dukungan yang kami berikan ini dapat membantu pemetaan kondisi dan kebutuhan riil pelanggan. Termasuk kesiapan dan tantangan dalam mengembangkan industri dan infrastruktur kendaraan elektrifikasi di Indonesia,” ujar Presiden Direktur TMMIN Warih Andang Tjahjono.

Pada tahap berikutnya peneliti dari UNS, ITS dan Udayana juga akan melakukan rangkaian studi yang sama dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih beragam dan komprehensif. Nantinya, data-data yang terkumpul akan dianalisa dan disimpulkan untuk menjadi referensi bagi Kemenperin RI.

Berarti masih lama sampai hasil laporan penelitian ini sampai ke meja Pak Menteri apalagi sampai ke Bapak Presiden. Yang berarti hal ini juga tidak akan mempercepat pemerintah dalam meloloskan peraturan mengenai mobil listrik.

Padahal studi ini juga akan mempelajari mengenai rantai pasok industri termasuk kebutuhan ketenagakerjaan. Yang berarti akan ada tambahan lapangan pekerjaan baru jika industri mobil listrik sudah berjalan di Tanah Air.

Bisa jadi nanti Indonesia sudah memasuki Pemilihan Presiden baru di 2019 dan sampai terpilih Presiden lagi penelitian ini juga tidak selesai. Kalau nanti ada Presiden baru, berarti segala peraturan yang sudah dirancang juga bakal berubah sesuai dengan kebijakan sang Presiden. Bukan begitu?

LEAVE A REPLY