ROCKOMOTIF, Jakarta – Elektrifikasi bus dan alat transportasi publik dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Tidak hanya itu, langkah tersebut juga sekaligus dianggap memperkuat ketahanan energi nasional.
Hal ini mengemuka dalam diskusi bertajuk Transportasi Publik dan Transisi Energi: Sudahkah Indonesia Membangun Sistem yang Tepat dan Resilien? yang digelar Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia di Jakarta, Rabu (5/8).
Berdasarkan data Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesia menghabiskan sekitar USD22 miliar atau lebih dari Rp335 triliun untuk impor BBM sepanjang 2023. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa penguatan transportasi publik tidak lagi hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga menjadi bagian dari solusi energi dan ekonomi nasional.
Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Muiz Thohir mengatakan pemerintah telah menjadikan elektrifikasi transportasi publik sebagai salah satu prioritas pada periode 2025–2029.
“Kementerian Perhubungan menempatkan elektrifikasi transportasi publik sebagai salah satu prioritas. Kami akan terus menyempurnakan regulasi agar ekosistem transportasi publik dapat berkembang lebih cepat,” ujarnya.
Pemerintah bersama ITDP Indonesia telah menyusun peta jalan elektrifikasi transportasi publik perkotaan dengan target 100 persen bus listrik pada 2045.
Target tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp116 triliun, namun berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41 persen serta menghemat konsumsi BBM sekitar 392 ribu kiloliter per tahun.
Deputy Director ITDP Indonesia Deliani Siregar menegaskan elektrifikasi bus harus berjalan seiring dengan reformasi sistem transportasi publik.
“Tanpa tata kelola transportasi publik yang baik, bus listrik hanya mengganti mesin di atas sistem yang belum efisien. Ketika reformasi berjalan beriringan dengan elektrifikasi, manfaatnya akan terasa dalam jangka panjang,” katanya.
Meski demikian, tantangan masih besar. Populasi bus listrik nasional hingga Juni 2026 baru mencapai 867 unit, jauh lebih sedikit dibanding kendaraan listrik roda dua dan mobil penumpang.
Selain harga bus listrik yang masih lebih mahal dibanding bus diesel, ketersediaan infrastruktur pengisian daya dan skema pembiayaan juga dinilai perlu diperkuat.
Vice President Sales & Marketing Perum DAMRI Teguh Aditya Dharma mengatakan pengalaman operator menunjukkan tantangan utama kini bukan lagi teknologi, melainkan kesiapan ekosistem.
“Infrastruktur pengisian daya, kepastian kontrak jangka panjang, serta model pembiayaan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan elektrifikasi,” ujarnya.
Para narasumber sepakat, penguatan transportasi publik dan percepatan elektrifikasi perlu berjalan beriringan agar mampu mendukung ketahanan energi, mengurangi emisi, sekaligus menghadirkan layanan transportasi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat. (*)
