ROCKOMOTIF, Jakarta – Perdebatan mengenai arah masa depan kendaraan listrik di Indonesia kembali memanas. GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) baru-baru ini melontarkan pernyataan penting terkait kebijakan insentif kendaraan bermotor. Industri otomotif nasional mendesak pemerintah agar skema insentif tidak hanya difokuskan pada kendaraan listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle atau BEV), melainkan mencakup seluruh teknologi rendah emisi.
Selama ini, insentif pemerintah cenderung sangat berpihak pada BEV. Namun, menurut GAIKINDO, transisi menuju mobilitas berkelanjutan tidak bisa hanya bergantung pada satu jenis teknologi saja. Pilihan teknologi seperti Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dinilai sangat relevan dengan karakteristik pasar, infrastruktur pengisian daya, serta kemampuan finansial masyarakat Indonesia saat ini.
Ketua Umum GAIKINDO, Yohannes Nangoi, menegaskan bahwa untuk mencapai target penurunan emisi yang ambisius, pemerintah perlu bersikap lebih inklusif terhadap berbagai pilihan teknologi kendaraan.
“Kami mendorong agar insentif tidak hanya diberikan kepada BEV saja, tetapi juga teknologi lain yang terbukti mampu menurunkan emisi, seperti hybrid dan plug-in hybrid. Semua teknologi ini memiliki peran penting dalam mempercepat transisi energi di Indonesia,” ungkap Yohannes Nangoi dalam sebuah kesempatan diskusi kebijakan industri.
Baca juga: GAIKINDO Ungkap Kondisi Otomotif di Balik Impor Kendaraan Komersial
Pemberian insentif yang terlalu eksklusif untuk satu teknologi dikhawatirkan dapat menciptakan distorsi pasar. GAIKINDO berpendapat bahwa pendekatan multi-pathway adalah strategi yang paling masuk akal bagi Indonesia.
Dengan memberikan insentif pada HEV dan PHEV, konsumen memiliki pilihan yang lebih beragam, sementara pabrikan juga dapat lebih mudah melakukan lokalisasi produksi karena teknologi tersebut lebih familiar dan mudah diintegrasikan dengan rantai pasok lokal.
Selain itu, teknologi hybrid dianggap sebagai jembatan yang sangat efektif sebelum infrastruktur pengisian daya listrik nasional benar-benar matang. Hal ini juga sejalan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kualitas udara nasional.
Ke depannya, industri berharap pemerintah dapat segera meninjau ulang kebijakan insentif agar lebih seimbang. Dengan kebijakan yang inklusif, Indonesia diyakini akan lebih cepat mencapai target net zero emission tanpa mematikan inovasi atau membebani konsumen dengan harga kendaraan yang terlalu tinggi.
